Pengarahan dan Penguatan Kadivpas Kemenkumham Jateng, Petugas Lapas Permisan Ikuti

NUSAKAMBANGAN - PLT Kalapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan beserta pejabat struktural dan perwakilan staff ikuti penguatan dan pengarahan terkait tugas dan fungsi Pemasyarakatan khususnya bidang keamanan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Jawa Tengah, Kadiyono kepada petugas UPT Pemasyarakatan se Nusakambangan-Cilacap di Wismasari Nusakambangan, Kamis (12/10). 

Beberapa point' penting disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah seperti upaya pengawasan dan pengendalian terhadap masuknya barang terlarang ke dalam Lapas. Kepala UPT diminta untuk meningkatkan protokol keamanan, melakukan pemeriksaan ketat terhadap kunjungan, serta menggunakan teknologi dan alat pendeteksi modern guna mencegah penyelundupan barang terlarang. 

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar terima bantuan Buku dari Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plt Kalapas Permisan yang merupakan Kalapas Batu sekaligus merangkap sebagai koordinator Wilayah Nusakambangan dan Cilacap, Mardi Santoso. 

"Pulau Nusakambangan adalah Barometer Pemasyarakatan di Indonesia, " Ucap Mardi mengawali Kegiatan 

Baca juga: Di Lampung, LaNyalla Ajak Warga PSHT Kembali ke UUD 45 Agar Kedaulatan di Tangan Rakyat

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kadivpas Jateng, Kadiyono "Pulau Nusakambangan adalah benteng pertahanan keamanan dan citra Pemasyarakatan di Indonesia, artinya Nusakambangan berperan penting dalam menjaga citra baik pemasyarakatan, " ungkap Kadivpas. 

Selanjutnya Kadiyono juga menyampaikan tentang pentingnya seluruh petugas Pemasyarakatan untuk memahami dan mengimplementasikan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back to Basic sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

Baca juga: Kalapas Cilacap Pimpin Langsung Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tim Humas

"Kita harus pahami bahwa 3+1 ini, yakni melakukan deteksi dini gangguan kamtib, berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dan senantiasa membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum ditambah Back To Basic yang artinya mengembalikan tusi Pemasyarakatan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku, " jelasnya.